Pemkab Labuhanbatu dan Jhpiego Dorong Peningkatan Kualitas Layanan KBPP Melalui Tim Pelaksana KIBBLA

koranwantara.com – Labuhanbatu

Di penghujung rapat tentang Kesehatan Ibu Melahirkan, Bayi Baru Lahir dan Anak di Ruang pertemuan Hotel Platinum berlangsung riuh dan semangat. Meskipun sebagian besar sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi karena isu yang dibahas sangatlah penting, membuat peserta tetap antusias. Rabu (20/04/2022).

Banyak pernyataan, masukan dan pertanyaan penting yang disampaikan peserta kepada narasumber maupun fasilitator. Nampak fasilitator memindahkan berbagai statement peserta ke kertas dan ditempelkan di dinding ruangan. Catatan-catatan dikertas tersebut selanjutnya akan di formulasikan menjadi rekomendasi pertemuan.

Suasana interaktif ini terjadi pada kegiatan Pertemuan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu Melahirkan, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu bekerjasama dengan Program KBPP PIlihan – Jhpiego ini berlangsung di Hotel Platinum, Rabu 20 April 2022.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, H. Kamal Ilham, SKM, MM, Bidang Peningkatan Kualitas Layanan KIBBLA ini merupakan bagian dari Tim Pelaksana KIBBLA yang baru saja dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu. Tim ini adalah amanah dari Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu no 9 tahun 2019 tentang KIBBLA. Tugasnya adalah memastikan Perda dapat diimplementasikan secara lebih baik, demikian disampaikan oleh Kepala Dinas saat membuka kegiatan secara resmi.

Sementara Penanggungjawab Program KBPP Pilihan – Jhpiego, Syafrimet Azis, menyebutkan pertemuan ini sebagai langkah awal untuk mendorong upaya yang lebih sistematis dalam penyelamatan Kesehatan Ibu dan Anak.

Menurutnya, KBPP merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan untuk menekan angka kematian Ibu melahirkan. Sebagaimana diketahui, tahun 2021, AKI AKB Kabupaten Labuhanbatu cukup tinggi dan ikut berkontribusi pada AKIB AKB Provinsi Sumatera Utara yang secara nasional juga tinggi. Dengan mendorong implementasi Perda KIBBLA ini maka, maka segala upaya penurunan AKI AKB termasuk peningkatan cakupan KBPP dapat dikomunikasikan secara lebih terbuka di Tim Pelaksana KIBBLA.

Pada pertemuan ini juga dipaparkan materi oleh narasumber dari Dinas Kesehatan dan RSUD Rantauprapat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Friska E Simanjuntak SKM, MKM menyampaikan materi tentang Pentingnya KBPP Sebagai Bagian dari Kebijakan Kesehatan untuk Penurunan AKI /AKB.

Friska menyebutkan bahwa untuk tahun 2023 Dinas Kesehatan memberikan ruang yang lebih besar untuk program penguatan KBPP. Hal ini perlu dilakukan mengingat target cakupan KBPP Labuhanbatu yang juga masih rendah, berada di angka 32% sementara target nasional tahun 2024 adalah 70%. Melalui pertemuan Tim Pelaksana KIBBLA ke depan, maka upaya penurunan AKI AKB dan peningkatan cakupan KBPP dapat dikawal oleh semua pihak.

Narasumber lain, dr. Sugiono, Sp.OG yang merupakan ketua Tim Pelatih KBPP Labuhanbatu, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pelatihan KBPP merupakan instrument penting untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan Ibu melahirkan. Kita sudah melatih lebih kurang 30 orang tenaga bidan dari Puskesmas sejak tahun 2018 yang lalu. Harapannya Dinas kesehatan dapat mendorong kegiatan-kegiatan di Puskesmas dan fasilitas yang telah dilatih untuk sharing knowledge dan keahlian di fasilitas masing-masing. Agar ilmu yang didapat oleh tenaga kesehatan terlatih itu bisa terbagi ke semua tim terutama di fasilitas mereka sendiri. Berbagi bisa dilakukan melalui Drill maupun On the Job Training, ujar Sugiono.

Banyak hal yang tersampaikan dalam sesi diskusi terutama dari beberapa Kepala Puskesmas yang hadir. Hal berkaitan dengan bagaimana mendorong ibu hamil mau melakukan persalinan di Puskesmas serta sekaligus bersedia pasang KBPP. Kompleksitas persoalan yang mengemuka menjadi catatan untuk diskusi di Bidang Peningkatan kualitas KIBBLA. Untuk selanjutnya bisa di rekomendasikan dalam diskusi di Tim Pelaksana KIBBLA yang akan di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah.

Menurut dr.H.Edison Stephen, MM, Ketua IDI Cabang Labuhanbatu, diskusi seperti ini yang sangat kita harapkan bisa dilakukan secara rutin dan terstruktur, agar persoalan ini bisa dipecahkan bersama. Karena persoalan ini tidak hanya menjadi tanggungjwab orang-orang di bidang Kesehatan. “Kita harus melibatkan pihak lain yang juga ikut bertanggungjawab menurunkan AKI AKB ini”.

Hal ini juga diaminkan oleh Ketua IBI Labuhanbatu, Hj.Ernawati Kamal, SKM.MKM yang juga mendorong fasilitas kesehatan terutama milik pemerintah juga senantiasa memperbaki pelayanan agar dapat bersaing dengan fasilitas swasta.

Sisi lain yang menarik perhatian peserta pada saat Syafrimet menyampaikan progress dan kinerja fasilitas dampingan KBPP Pilihan. Secara umum target untuk meningkatkan konseling KBPP sudah jauh meningkat pasca dilakukan pelatihan KBPP. Demikian juga dengan cakupan KBPP untuk berbagai alat kontrasepsi baik jangka panjang maupun non Jangka panjang. Sebagai catatan pertemuan adalah masih rendahnya minat ibu bersalin untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD untuk KBPP. Walaupun dari berbagai metode, IUD dan Impan merupakan metode yang paling efektif untuk kategori jangka panjang.

Pertemuan ini dihadiri oleh Tim Dinas Kesehatan, Dinas P2KB, Kepala Puskesmas Kota, Gunung Selamat, Perlayuan, Linggatiga dan Sigambal. Dari pihak Rumah sakit hadir dari RSUD Rantauprapat, RSU Elpi Al Azis, kemudian Klinik Hj. Nani, IDI dan IBI Labuhanbatu serta tim Pelatih KBPP Labuhanbatu. (zulkarnain)

Leave a Reply

%d bloggers like this: