Pejabat Pemkot Lubuklinggau Hadiri Puncak Peringatan Hakordia 2021 • Via Zoom Meeting

koranwantara.com – LUBUKLINGGAU

Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Kapolres Lubuklinggau, AKBP Nuryono, Sekda Kota Lubuklinggau HA Rahman Sani, mewakili Kajari Lubuklinggau, dan sejumlah Kepala OPD dilingkup Pemkot Lubuklinggau menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 dengan tema ‘Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi’ via zoom meeting di Command Center Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Kamis (9/12/2021).

Sementara itu, secara nasional Presiden didampingi sejumlah menteri serta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan korupsi merupakan extra ordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa sehingga harus ditangani secara extra ordinary pula.

“Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya termasuk luar biasa. Pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan terhadap 1.032 perkara korupsi. Kejaksaan pada periode yang sama telah melakukan penyidikan sebanyak 1.486 perkara korupsi. Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus perkara korupsi seperti yang sudah disampaikan Ketua KPK,” terangnya.

Disebutkan, beberapa kasus korupsi besar juga berhasil ditangani secara serius, di antaranya Jiwasraya, Asabri, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam kasus Jiwasraya misalnya, kata Presiden Jokowi, para terpidana telah dieksekusi oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup dan aset sitaan mencapai Rp 18 triliun dirampas untuk negara.

Dalam kasus Asabri, tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai hukuman mati, serta uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah.

Demikian pula dengan penuntasan kasus BLBI. Satgas BLBI juga bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp 110 triliun. Dan, mengupayakan tidak ada obligor dan debitur yang luput dari pengembalian dana BLBI.

“Namun aparat penegak hukum termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai hal ini,” tandasnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyampaikan tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi” sengaja dipilih dalam rangka memberikan kesempatan dan mengajak anak bangsa untuk mengambil peran memberantas dan melakukan aksi-aksi terkait pemberantasan korupsi.

Ia berharap semua anak bangsa memiliki semangat komitmen yang sama untuk meningkatkan, membangun budaya antikorupsi.

“Sungguh kita bahagia dan bangga Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, terpanjang di seluruh dunia, 17.504 pulau, 1.331 suku bangsa, dan 650 bahasa, ini merupakan modal kapital bangsa Indonesia untuk sama-sama maju mewujudkan tujuan negara,” katanya.

Hakordia tahun 2021 dilaksanakan di 5 Wilayah Indonesia yaitu Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Riau, NTT dan Jakarta. Pelaporan gratifikasi tahun 2021 1.838 laporan yang ditetapkan 7,48 M dimana 1.8 M ditetapkan milik negara dan 5,6 M ditetapkan sebagai bukan milik negara.

Pendidikan Antikorupsi tahun 2021 sudah dilakukan KPK dimana 353 Perda tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan 2.014 orang. Strategi pemberantasan korupsi dilakukan dengan pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dan pendekatan pendidikan. (M-GilangNawawi)

Leave a Reply

%d bloggers like this: